Proyek Mangkrak Tanggung Jawab Siapa, Warga Minta Penegak Hukum Turun Tangan

oleh -217 views

Muara Teweh. Dalam hal pengelolaan keuangan desa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang berwenang ialah Kepala Desa.

Dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Proritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, disebut ada 3 (tiga) fokus Prioritas Dana Desa, yaitu Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa dan Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Di Perpres Nomor 104 Tahun 2021, pada pasal 5 ayat (4) penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diatur juga penggunaannya yaitu untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40%, program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%,
dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit 8% dari alokasi Dana Desa setiap desa dan Program sektor priortas lainnya.

Akan tetapi Desa Baliti, Kec. Gunung Timang, Kab. Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam pelaksanaan amanah dan tujuan penggunaan Dana Desa menurut informasi warga kepada awak media terkesan main main dan diduga dana desa justru di korup untuk kepentingan oknum pejabat Desa dan supplier.

Begini isi informasi warga Desa Baliti lewat WhatsApp kepada redaksi media ini.

“Jembatan usaha tani (JUT) di desa Baliti tidak selesai. Di anggarkan dari Dana Desa tahun anggaran 2022 yang di kerjakan Tim pelaksana Kegiatan (TPK) Dan Plt Kepala Desa atas nama K.H Suplier atas nama A. S.Ag. Kami masyarakat sangat keberatan atas kegiatan pembangunan di Desa kami. Kami bermohon agar melakukan pemeriksaan dari pihak terkait agar di proses secara hukum”. (12/01/23).

Mendapat informasi dari warga, awak media turun ke Desa Baliti untuk melihat fisik bangunan yang dimaksud.

Sambil di dampingi warga yang tidak bersedia namanya di publis, warga menyampaikan keberatannya atas pengerjaan proyek pembangunan JUT di desanya.

” JUT ini sangat penting untuk akses kami ke sawah pak. Tapi lihat ini. Dari ratusan meter hanya ini yang dikerjakan. Paling ada 30 persen dari 100 meter lebih panjang jembatan ini.” Ujar warga kesal.

Masih menurut warga bahwa biaya pembangunan JUT berasal dari Dana Desa tahun 2022.

“Biaya ini (JUT-red) seratus jutaan lebih pak. Dari Dana Desa Tahun 2022. Yang mengerjakan ini KH, PJ Kades (pelaksana tugas sementara Kades Baliti-red) dan ibu A. S.Ag. ibu ini PNS. Dia Guru Sekolah Dasar Negeri Payang Ara. kami keberatan. Kami berharap penegak hukum turun tangan dan memeriksa mereka, memeriksa proyek ini pak. Ini sudah tahun 2023. Mangkak ini pak. Kalau begini siapa yang tanggung jawab sementara uangnya kami dengar sudah tidak ada lagi, dihabiskan mereka” kata warga ke awak media kesal.

Terkait adanya dugaan proyek mangkrak JUT di Desa Baliti, awak media sekira pukul 17.00 WIB mencoba konfirmasi kepada Lijayandi, Kades Baliti namun Kades tidak berada di rumahnya.

Awak media juga mencoba konfirmasi kepada KH dan A, S.Ag yang disebut sebagai pelaksana dan penanggung jawab proyek tidak berhasil ditemui.

Redaksi.

No More Posts Available.

No more pages to load.