Dugaan Kong Kalikong Pemdes Untuk Memuluskan Penyerobotan Tanah Warga Dan Korup Sewa Tanah BTS Di Desa Gandring?

oleh -149 views
oleh

Norlela : semua pihak terkait dalam sidang adat itu disumpah, Jangan sepele dengan sumpah.

Muara Teweh. Kasus yang mendera Johnny G. Plate yang kala itu menjabat sebagai Menteri Komuikasi dan Informatika (Menkominfo) dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung adalah kasus korupsi BTS.

Kasus yang menjerat mantan Menteri Kominfo dikabarkan bermula dari penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) atau tower 4G untuk wilayah Terdepan, Terluar, dan Terdalam (3T) pada anggaran 2020-2021. Nilai proyek yang disiapkan negara kabarnya fantastik. Program yang populer Tol Udara tersebut fantastis. Rp 28,3 triliun.

Norlela : saya pastikan bahwa saya melakukan somasi keras kepada pemilik tower BTS

Program pemerintah pusat yang populer dengan Istilah tol langit yang digunakan Presiden Jokowi menggambarkan sambungan bebas hambatan bagi sinyal internet di langit Indonesia yang akan menghubungkan seluruh wilayah di bumi Nusantara. Tujuannya tentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana berita media ini (14/07/23) diduga terjadi praktek kong kalikong, tipu muslihat dilakukan oleh pemdes Gandring, Kec. Teweh Baru, Kab. Barito Utara, Prov. Kalteng yang tujuannya untuk menyerobot lahan warga, dan menyewakan lahan tersebut demi meraih keuntungan pribadi dan kelompok di Pemdes Gandring dengan mengatas namakan Pemdes.

Diduga dengan memakai motif administrasi pemerintahan menjadi alat untuk melancarkan modus untuk menyerobot dan menguasai tanah warga yang dipakai untuk memangun BTS di Desa Gandring. Diduga sewa lahan tower BTS yang terletak di Lapangan Sepak Bola Desa Gandring ditilep oleh Pemdes.

Norlela, mengetahui bahwa lahan milik ayahnya alm. sateri sebagai pemilik awal tanah tersebut disewakan Pemdes Gandring pun berang.

Menurut informasi yang diterima awak media bahwa Tower BTS dibangun pada tahun 2021. Pembangunan BTS dikerjakan oleh pihak swasta.

Motif administrasi yang dilakukan Pemdes Gandring tergolong cerdik namun bila di lihat dengan seksama dan di telisik dari hukum administrasi pemerintahan ditemukan banyak kejanggalan. Di mata masyarakat awam, maka pengadministrasian yang dilakukan Pemdes Gandring mungkin dianggap baik dan rapi sesuai dengan kaidah hukum administrasi pemerintahan.

Norlela (51) yang lahir di Desa Gandring, ahli waris pemilik lahan Alm. Sateri berang dan tidak terima menara BTS didirikan di tanah almarhum ayahnya tanpa seijin Norlela.

Kepada awak media Norlela mengutarakan kekecewaannya terhadap Pemerintah Desa Gandring yang diduga telah menyerobot tanah Sateri dengan cara cara curang dan melawan hukum.

” Pengadministrasian Pemdes Gandring dengan terbitnya Perdes Gandring No. 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Fasilitas Umum Desa Gandring. Namun Perdes tersebut yang sejatinya adalah undang undang Desa yang dibuat bersama sama antara BPD dan Pemdes, Perdes tersebut tidak di tanda tangani oleh ketua BPD Gandring” Ujar Norlela sambil menunjukkan Foto Copy dokumen Perdes Gandring.

Norlela kembali menunjukkan dokumen SK Kades Gandring No. 8 tahun 2021 Tentang Sewa Tanah Kas Desa Gandring. Terlihat Perdes ditulis No. 7 dan SK No. 8. Kedua dokumen tersebut terbit ditahun yang sama yaitu tahun 2021.

“Yang paling aneh pak, liat ini dokumen Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Ahyaul Mujahidin selaku Kepala Desa. Pemberi Kuasa sebanyak 7 orang yaitu Radiansyah, Jursani, Ubaidillah, Ardiani, Alimustakim, Ely Tomy dan Nanang Naim. Nah mereka ini pada saat itu adalah mantan kades dan staf kantor desa. Ko bisa? Apa kapasitas dan kewenangan mereka?. Bila Kades memberi kuasa kepada mereka, itu tidak jadi masalah. Logika administrasi nya terbalik. Aneh bin ajaib pemberian kuasa untuk mengikat perjanjian sewa lahan BTS kepada pihak swasta sedangkan Tanah yang mereka sewakan adalah tanah saya” Ujar Norlela.

Norlela mengaku menduga kuat tiga dokumen ini patut dicurigai bermasalah.

Masih menurut Norlela, untuk mendapatkan hak dan keadilan Norlela telah menempuh sidang adat dan telah dimenangkan oleh Norlela sebagai penggugat.

Atas kemenangan Norlela menggugat Pemdes Gandring maka lokasi tanah BTS adalah tanah milik Norlela dan Surat Tanah Adat No. 141/SKT.ADAT /DPA_KTB/XII/2022 yang di sahkan oleh Yulius Bebi selaku Damang Kepala Adat memperkuat bahwa tanah tersebut secara sah hak milik Norlela.

Kemenangan gugatan adat Norlela tertuang dalam Putusan Nomor 008/Kep-PABB/LAK/KTB/XI/2022

Pengakuan Norlela kepada awak media, selain upaya hukum adat yang telah dimenangkan Norlela yang kemudian tidak dilaksanakan oleh pihak Pemdes Gandring, Norlela juga telah menempuh jalur hukum positif ke Polres Barito Utara. Laporan tertanggal 11 Mei 2023. Norlela berharap laporannya dapat sitangani secara serius oleh pihak kepolisian.

Setelah berita media ini viral beberapa warga Gandring melalui aplikasi whatsapp menyampaikan pernyataan menohok.

” Kalau naiki berita jangan tanggung. Desa Gandring banyak masalah tentang DD” Tulis salah satu warga yang minta namanya dirahasiakan (15/07/23)

“Kadesnya tutup telinga, banyak masalah, selama ini di pendam” Tulis warga yang mengaku dari Desa Gandring.

Warga lainnya juga terkesan menyampaikan kekesalannya lewat telepon aplikasi WhatsApp kepada awak media ini.

Warga menyampaikan bahwa hampir semua perangkat desa Gandring tidak memiliki SK.

“Itu pak, staf Desa bahkan Sekdes itu tidak ada SK. Entah SK nya di tahan Kades, yang pasti mereka tidak ada menerima SK. Kantor apa itu. Aneh” Ujar warga lewat telepon ke awak media.

Ada juga warga dari nomor Handphone yang berbeda menyampaikan permasalahan honor mantir desa yang belum dibayar selama dua tahun.

“Honor mantir desa Gandring selama dua tahun tidak dibayar oleh Pemdes pak. Insentif yang diterima Mantir Desa hanya dari provinsi ” Terang warga terkesan ketus. Khusus kasus ini, kabarnya insentif mantir desa tidak dibayar karena masa lalu politik desa yang diduga berseberangan.

Terkait pengerjaan proyek desa Gandring yang di biayai dari DD diduga juga banyak masalah. Diantaranya proyek Embung Desa yang mana dikabarkan dilakukan penganggaran yang tumpang tindih. Pengerjaan jalan rigit juga diduga bermasalah. Masalahnya dugaan pengurangan volume proyek jalan.

“Embung Desa Gandring dan pengerjaan Jalan Rigit kami duga bermasalah pak. Banyak Dana Desa sudah masuk ke embung itu. Jalan desa volumenya dikurangi. Semoga pelaku di proses hukum pak” Kata seseorang yang mengaku warga Desa Gandring di ujung telepon awak media.

Sejatinya sosok kades adalah panutan dan pengayom. Lalu bagaimana bila Sang Kades berperilaku sebaliknya?

Kepada media ini, dengan tegas Norlela menyatakan akan mensomask keras pemilik tower BTS

“Saya pastikan akan mensomasi pemilik tower BTS. Tower itu harus di bongkar dari tanah saya” Kata Norlela tegas (16/07/23)

Apa upaya APH dan inspektorat Pemerintah Kabupaten Barito Utara terhadap permasalahan di Desa Gandring?

Bersambung

Redaksi

*** Kades dan Staff Kantor Desa Gandring tidak ada yang merespon konfirmasi awak media

No More Posts Available.

No more pages to load.