Sengkarut Pendirian Tower BTS di Desa Gandring Semakin Terkuak, Tiga Warga Pemberi Kuasa Khusus Kepada Kades Dengan Suka Rela Mencabut Kuasa.

oleh -223 views
oleh

Haji Tajeri : Pendirian Tower BTS jelas regulasinya, bila diduga ada masalah harus diusut.

Muara Teweh. Sengkarut Pendirian tower BTS di Desa Gandring, Kec. Teweh Baru Kab. Barito Utara, Prov. Kalteng semakin terkuak dan terang.

Surat Kuasa Khusus dari tujuh warga kepada Kades Gandring

Semakin terkuak dan terang karena tiga warga yang memberikan kuasa khusus kepada Ahyaul Mujahidin selaku Kepala Desa Gandring dalam hal pengalihan hak tanah lokasi pendirian tower BTS kompak mencabut kuasa, memcabut tanda tangan dari dokumen kuasa khusus.

“Kami bertiga sadar, suka rela dan dengan tegas mencabut pemberian kuasa khusus yang pernah kami berikan kepada Ahyaul Mujahidin selaku kepala Desa Gandring. Pemberian Kuasa Khusus itu tidak benar pak. Kami mau tanda tangan karena kami ditekan oleh kades. Bayangin pak, kami ini kaur tetapi sampai sekarang kami tidak pernah menerima SK pengangkatan kami. Apalagi bila kami tidak bersedia tanda tangan surat yang dibuat oleh pak kades itu? Kami saat itu masih aktif jadi aparatur desa pak” Kata salah satu warga pemberi kuasa yang minta nama mereka dirahasiakan.

Masih menurut warga pemberi kuasa yang kemudian mencabut kuasa dan tanda tangan serta menyatakan tidak ikut bertanggung jawab bila ada akibat hukum baik pidana dan perdata yang timbul dari pemberian kuasa khusus tersebut, menyatakan bawah mereka tidak ada kewenangan untuk memberikan kuasa khusus.

“Tidak ada kapasitas, kompetensi dan wewenang kami memberikan Kuasa khusus kepada Kades Gandring untuk melakukan peralihan hak atas tanah orang lain dan melakukan perbuatan hukum lainnya kepada pihak swasta. Sebabnya kami bukan pemilik tanah pak. Kami hanya warga biasa yang kebetulan menjadi aparatur desa. ” Terang salah satu pemberi kuasa kepada awak media.

“Terus terang pak, kami juga tidak pernah melihat uang dari hasil sewa tanah itu. Apakah masuk ke bendahara desa Gandring, kami tidak pernah tahu. Dulu info dari Pak kades, kontrak tanah itu 3 tahun saja, kami baru tahun setelah ada dokumen yang beredar di grup Whatsapp. Ternyata 10 tahun kontrak tanah tower itu pak. Pak kades tidak transparan. ” Tambah warga

Warga yang mencabut kuasa khusus tersebut menyatakan tidak ikut bertanggung jawab bila kemudian ada akibat hukum yang timbul dari pemberian kuasa khusus kepada sang Kades. Baik hukum pidana dan perdata.

Norlela sebagai pemilik lahan yang dibuktikan dengan SKTA dan hasil putusan sidang adat yang memenangkan Norlela sebagai penggugat menanggapi tindakan tiga warga yang mencabut surat kuasa khusus dari kades Gandring dengan rasa syukur.

Norlela: Jangan takut menyatakan kebenran

“Saya sangat senang dan bersyukur. Saya menghormati tindakan dan keputusan teman teman yang dengan sadar dan sukarela mencabut surat kuasa khusus yang diberikan kepada kades. Kebenaran akan tetap menjadi kebenaran. Saya berharap teman teman yang lain jangan takut untuk menyampaikan kebenaran. Berarti kerja sama kades dengan pihak swasta harus batal. “Kata Nolrela senang.

Haji Tajeri, akademisi dan anggota Dewan Barito Utara dari Partai Gerindra, ketika awak media meminta tanggapan terkait sengkarut pendirian tower BTS di desa Gandring, dengan tegas mengatakan pendirian tower BTS jelas ada regulasinya.

“Pendirian Tower BTS jelas regulasinya, bila diduga ada masalah harus diusut. Jangan alasan kebutuhan masyarakat lalu menabrak undang undang. BTS itu sangat dibutuhkan warga sehingga pendirian tower BTS harus Clean and Klir” Ujar Haji Tajeri sembari menambahkan harapanya agar permasalahan lahan tower BTS yang bermasalah segera diselesaikan.

Redaksi.

*** Kades Gandring dan Pihak Swasta tidak merespon konfirmasi awak media.

No More Posts Available.

No more pages to load.